Menaker Ida: BNSP Miliki Peran Strategis Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 17 November 2020.
Dalam kesempatan itu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah salah satunya melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berusaha melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan sistem sertifikasi kompetensi.
"Sejalan dengan perbaikan regulasi ekosistem ketenagakerjaan yang dilakukan di UU Cipta Kerja, pemerintah juga berusaha melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan sistem sertifikasi kompetensi yang valid dan terstruktur,” kata Menaker Ida Fauziyah.
Menurut Menaker, pera sertifikasi kompetensi di era global sangat penting dan sangat strategis karena perpindahan pekerjaan bisa terjadi secara bebas dan cepat.
"Sistem sertifikasi kompetensi merupakan sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Menaker Ida, sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengembangan kompetensi tenaga kerja sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan industri di Indonesia.
"Oleh karena itu, BNSP memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi tenaga kerja yang menjadi elemen penting tenaga kerja yang kompeten,” tambahnya.
Hadir dalam rakor LSP tersebut, Ketua BNSP Kunjung Masehat, Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dita Indahsari dan ratusan LSP baik yang hadir secara offline maupun virtual.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Tanggapi Puan, Dewa Usul Siswa SMP Tak Bisa Baca di Buleleng Dihipnoterapi
-
Manchester United Lolos Dramatis ke Semifinal Liga Europa, Amorim Kenang Memori 1999
-
Kebungkaman Khofifah Terkait Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim Dipertanyakan DPRD
-
Komisi III Minta Hakim Penerima Suap Dijatuhi Hukuman Berat
-
Ketua Komisi VIII: 100% Lebih Calon Jemaah Haji 2025 Lunas