Profil Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk Nihayatul Wafiroh sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang mengurusi tentang kesehatan dan ketenagakerjaan. Mantan aktivis yang karib disapa Ninik ini bakal dilantik bersama para Pimpinan lainnya hari ini, Rabu 30 Oktober 2019.

Dari informasi yang dihimpun redaksi, ada enam kader PKB yang ditugaskan Fraksi di Komisi IX, yaitu Anggia Erma Rini, Nur Nadlifah, Arzetti Bilbina Setyawan, Nur Yasin, dan Haruna.

Adapun mitra kerja Komisi IX yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Komisi IX juga bermitra dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K), dan BPJS TK.

Profil Nihayatul Wafiroh

Dilansir dari laman nihayahcenter.net, Nihayatul Wafiroh lahir di Blokagung, Banyuwangi, 15 Desember 1979. Jenjang strata satu ia tempuh di kota gudeg, Yogyakarta di Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga.

Lulus S1 tak menyurutkan niatnya untuk melanjutkan kuliah. Ninik memilih University of Hawaii at Manoa (UHM) yang berada di Hawaii, Amerika Serikat dan lulus pada 2009 yang lalu.

Belum usai menularkan berbagai pengetahuan yang diperoleh selama studi master-nya, Ninik lalu kembali ke Yogyakarta untuk memulai S3 nya di ICRS (Indonesia Consortium for Religious Studies) Universitas Gajah Mada.

Meskipun sedang menempuh program doctoral yang membutuhkan konsentrasi tinggi, tetapi ibu 2 anak ini selalu ‘kelebihan energi’ dan butuh menyalurkannya di tempat lain. Sehingga ia pun aktif di lembaga pemberdayaan masyarakat, baik LSM lokal maupun internasional, termasuk aktif di organisasi sayap PBNU, Fatayat NU.

Naluri aktivisnya lalu ia salurkan melalui wadah politik dengan menjadi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Jawa Timur III yang meliputi wilayah Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Berkat pengalaman dan jaringannya yang sangat luas, Ninik pun terpilih menjadi Anggota DPR RI 2014 – 2019. Ia dipercaya untuk menjabat pada Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan.

Selama di Komisi IX ini, Nihayah tercatat telah menelurkan prestasi yang sangat baik. Selain aktif mensosialisasikan stop pernikahan anak serta menyuarakan hak-hak kesehatan masyarakat, Nihayah juga kerap membantu banyak TKI bermasalah.

Pada September 2015, Ninik berhasil memperjuangkan Sugiayem (40), TKW asal Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Sugiayem adalah pekerja migran yang sempat dirawat sejak Juni 2015 di General Hospital Taoyuan Taiwan akibat penyakit kompleks yang dideritanya, yaitu myoma di otak, penyumbatan dan pecah pembuluh darah yang mengakibatkan stroke. 

Berkat kegigihan Ninik mengadvokasi dan melobi berbagai pihak terkait, Sugiayem akhirnya berhasil dipulangkan ke Banyuwangi pada September 2015. Dia juga memperjuangkan hak kesehatan bagi Sugiayem seperti BPJS Kesehatan.

Dia juga berhasil membantu memulangkan Lisa Dewi Ayusari, Siti Nurrohmah, Susiana, Berta Andriani, TKW di Singapura asal Banyuwangi serta Asiyah TKW di Malaysia asal Banyuwangi yang mendapatkan perlakuan keji dari majikannya.

Pada Maret 2018, PKB menunjuknya untuk menggantikan Lukman Edy di Komisi II yang saat itu mengundurkan diri lantaran maju di Pilgub Riau. Tak tanggung-tanggung, Ninik langsung didapuk menjadi Wakil Ketua Komisi II.

Perestasinya pun terbilang mentereng saat di Komisi II. Pada Mei 2018, Ninik membuat geger publik saat memimpin inspeksi mendadak ke gudang aset Kementerian Dalam Negeri di Bogor terkait penemuan ratusan ribu keping KTP elektronik yang diduga bermasalah.

Sidak ini dilakukan terkait ratusan ribu e-KTP yang sempat tercecer di jalanan di Bogor pada Sabtu (26/5). Ninik mengatakan Komisi II akan melakukan pengawasan lebih terkait kejadian ini.

"Dari sini kita semakin tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan pengawasan lebih dalam lagi. Dari keterangan staf, selama ini ternyata barang-barang (KTP-KTP rusak) itu (hanya) dikumpulkan. Baru sekarang setelah ramai ini baru mau dipotong,” kata dia waktu itu.

Ninik juga turut aktif mengawal perumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), memperjuangkan revisi passing grade menjadi sistem rangking yang berdampak positif pada ribuan CPNS tahun 2018, hingga getol menyoroti rencana pemangkasan eselon.

Pada periode 2019-2024, peraih penghargaan legislator terbaik 2018 versi Panggung Indonesia tersebut kembali dipercaya menjadi pimpinan Komisi IX di DPR RI. Dia bakal memperjuangkan kesehatan dan ketenagakerjaan di Indonesia bersama para legislator lainnya.