Soroti Sulitnya Akses KUR, Bertu Merlas Minta Aturan SLIK Diubah

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas menyoroti hambatan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM, dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menegaskan, jika akses terhadap KUR dipermudah, maka tidak ada lagi lahan pertanian yang terbengkalai di Indonesia.

"Jika saja kurva Kredit Usaha Rakyat itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, saya yakin tidak ada lagi tanah terlantar se-Indonesia ini. Saya yakin juga semua petani itu dapat menggarap lahannya," ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya, di mana petani plasma sawit terpaksa mengambil kredit berbunga komersial karena sulitnya mengakses KUR. Padahal, menurutnya, seharusnya masyarakat dapat memilih pembiayaan bersubsidi jika regulasi dan prosedurnya lebih bersahabat.

Lebih lanjut ia juga menyoroti ketatnya aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menyebabkan banyak calon debitur tidak lolos. Ia mengungkapkan, dari 60 calon penerima KUR yang ia temui di daerahnya, hanya 6 orang yang lulus verifikasi SLIK.

"Yang 54 orang enggak lulus. Ada masalah di leasing kendaraan bermotor, di Pintek, cuma nilainya itu 1 juta, 2 juta. Tapi kalau kolektibilitasnya 4, itu kan dua tahun baru bisa kembali ke satu, walaupun sudah dilunasi," ungkap Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar OJK mengevaluasi ketentuan pemulihan skor kredit di SLIK, terutama untuk utang kecil di bawah Rp10 juta. "Saya ingin mengusulkan, bagaimana hutangnya di bawah 10 juta dan dilunasi hari ini, NPL-nya langsung baik hari itu juga. Jangan nunggu dua tahun," tegasnya.

Menurut Bertu, jika sistem seperti itu diterapkan, masyarakat akan lebih terdorong untuk melunasi utangnya dan kembali aktif mengakses pembiayaan produktif.