Pemerintah Didorong Wujudkan Kemandirian Daerah Lewat Efisiensi Anggaran Inpres

RADARBANGSA.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) terbaru membuat Pemerintah Daerah harus memutar otak serta merubah rencana kerja yang telah ditetapkan.

Bagi anggota DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri, kebijakan efisiensi anggaran menuai berbagai makna. Ia menilai bahwa langkah efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan pengeluaran, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menumbuhkan potensi lokal yang berakibat pada kemandirian ekonomi daerah. 

"Adanya efisiensi anggaran melalui Inpres harus menjadi renungan bersama. Bisa dimaknai, secara tidak langsung Pemerintah Pusat mendorong setiap daerah untuk mengupayakan kemandirian ekonomi di setiap daerah," kata Multazam di kantornya, Surabaya, Jawab Timur, Sabtu, 26 April 2025.

Politisi PKB ini berharap pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan mandiri di luar dana transfer pusat.

Kebijakan efisiensi anggaran ini juga dinilai selaras dengan upaya penguatan otonomi daerah. Dengan semakin terbatasnya dukungan anggaran dari pusat, setiap daerah dituntut untuk memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi aktif membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.

"Momentum ini harus dijadikan pelajaran berharga. Gubernur harus mampu melepas ketergantungan akan transfer pusat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

Multazam menilai, selama ini Pemerintah Provinsi sarat dengan kegiatan-kegiatan seremonial. Hal tersebut tentu menyerap banyak anggaran tanpa pengaruh kepada perekonomian masyarakat. 

"Gubernur juga harus rela menanggalkan kegiatan-kegiatan ceremonial yang menghabiskan uang milyaran rupiah untuk kegiatan yang lebih bermanfaat" ujarnya.

Anggota DPRD yang berangkat dari daerah pilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo ini menuturkan, Khofifah harus serius dalam pengelolaan aset, potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya. Posisi Jatim yang strategis akan berpeluang besar dalam menggaet investor. Potensi itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan BUMD sehingga berefek kepada kenaikan deviden.

"Ada baiknya kalau Gubernur sudah mulai memikirkan kemandirian ekonomi di Jawa Timur melalui segala potensi yang dimiliki. Mengambil peluang investasi, mendukung industri lokal, dan meningkatkan kinerja BUMD bisa menjadi pilihan menambah deviden," ujarnya.

"Gubernur bisa menjadikan BUMD sebagai alat kemandirian ekonomi agar tercipta ketahanan ekonomi. Banyak BUMD, baik holding maupun anak perusahaan yang mampu menyumbangkan deviden tinggi ketika diserahkan kepada ahlinya. Potensinya ada, tapi jajaran direksi belum mampu mengkapitalisasi potensi menjadi nilai rupiah," tuturnya.

Perang dagang antar negara yang saat ini terjadi cukup menjadi pecutan agar Pemprov Jatim segera berbenah dan menyalurkan anggaran yang ada untuk penguatan ekonomi lokal. 

"Seperti yang disampaikan oleh Menko PM, Gus Muhaimin, perang dagang global merupakan kesempatan untuk menciptakan kemandirian ekonomi," ujarnya.

Ia meyakini, jika kemandirian ekonomi dapat tercipta di daerah-daerah, maka efek perang dagang akan terminimalisir atau bahkan tak berpengaruh apa-apa bagi perekonomian dalam negeri.

"Hemat saya, jika setiap Kepala Daerah mampu menciptkan kemandirian ekonomi diwilayahnya. Dampak perang dagang AS-Tiongkok insya allah bisa dilewati dengan mudah," pungkasnya.