Mendagri Tekankan Pentingnya Perkuat Sistem Keamanan Digital di Dukcapil

RADARBANGSA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat sistem keamanan digital dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Ia menilai, keberadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri sangat penting karena menjadi jantung data kependudukan nasional.

"Dukcapil ini memang jantung, jantung data yang paling basic, dan mungkin paling lengkap se-Indonesia. Dan itu digunakan oleh semua, banyak sekali, baik pemerintah maupun swasta," kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Oleh karena itu, dia meminta agar infrastruktur digital layanan dukcapil terus diperkuat. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas penyimpanan, bandwidth, server, maupun backup storage, sehingga ketika terjadi persoalan data, hal tersebut dapat segera dimitigasi.

Lebih lanjut, Mendagri meminta agar kapasitas petugas yang berperan dalam menginput data kependudukan di daerah terus ditingkatkan. Menurutnya, peran tersebut sangat penting dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari data kematian, kelahiran, perpindahan alamat hingga status pernikahan.

Ia menambahkan posisi dinas dukcapil di daerah bersifat semivertikal. Artinya, keberadaannya berada di bawah struktur pemerintahan daerah, namun pembinaan teknis serta pengangkatannya ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri.

Tito menyebut kebijakan tersebut bertujuan menjaga agar dinas dukcapil memiliki komunitas tersendiri yang solid. Hal ini tidak lepas dari peran penting mereka dalam mengelola data kependudukan di daerah.

Oleh karena itu, posisi tersebut perlu diisi oleh figur yang tidak hanya memahami keterampilan manajerial, tetapi juga teknis. Tito juga mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil harus lebih maksimal dalam mendorong peningkatan perekaman KTP-el supaya data masyarakat dapat terekam dalam sistem dan memperoleh pelayanan administrasi dari negara.