Relaksasi TKDN Mencuat, Chusnunia Chalim: Jaga Keseimbangan, Lindungi Industri Dalam Negeri

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong agar pemerintah menjadikan dinamika kebijakan perdagangan internasional saat ini sebagai momentum untuk memperkuat keberpihakan pada industri dan produk lokal.

Hal ini merespons rencana pemerintah untuk menghapus kuota impor dan melakukan relaksasi terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam upaya memperkuat kerja sama dagang dengan negara mitra, termasuk Amerika Serikat.

“Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam membuka ruang kerja sama dagang yang lebih luas. Namun, di saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan ruang tumbuh yang sehat dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri,” ujar Chusnunia di Jakarta, Senin, 14 April 2025.

Menurutnya, relaksasi kebijakan seperti TKDN dan kuota impor harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang menyeluruh.

“Industri lokal kita memiliki potensi besar dan daya saing yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus dirancang untuk memperkuat ekosistem industri lokal, bukan justru memperlemah posisi mereka di pasar domestik,” tambahnya.

Chusnunia menilai bahwa menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri lokal adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Perdagangan terbuka bukan berarti tanpa arah. Justru di sinilah pentingnya kehadiran negara dalam merancang regulasi yang adil, adaptif, dan pro-rakyat,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya TKDN sebagai instrumen strategis untuk mendorong transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan kemandirian industri nasional.

“Revisi TKDN tentu bisa dibahas bersama, dengan semangat memperkuat kualitas dan kapasitas produksi nasional. Namun semangat utamanya harus tetap menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.

Chusnunia menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, pelaku industri, serta akademisi dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan industri lokal.

“Kita semua ingin Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, mandiri secara teknologi, dan adil dalam pembangunan. Untuk itu, mari kita rumuskan bersama kebijakan yang terbaik” pungkasnya.