Mudik Lebaran 2025, Komisi VI Minta BUMN Pastikan Kesiapan Jalan hingga Rest Area

RADARBANGSA.COM - Menjelang Mudik Lebaran 2025 jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memastikan layanan optimal bagi pemudik  di jalur darat.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim peran BUMN seperti PT Jasa Marga dan PT  Hutama Karya cukup vital dalam menciptakan mudik aman dan nyaman. 

"Kami meminta PT Jasa Marga melakukan double check terkait kondisi jalan, baik aspal maupun lainnya, untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Harus ada tim siaga yang mampu melakukan perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya. Jangan sampai ada jalan berlubang yang menyebabkan pecah ban dan kecelakaan. Ini harus dihindari," ujar Rivqy Abdul Halim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).

Gus Rivqy-sapaan akrab Rivqy Abdul Halim- mengatakan kebutuhan informasi pemudik juga harus menjadi perhatian penyelenggara Mudik Lebaran 2025. Informasi kondisi jalan tol dan rekayasa lalu lintas secara berkala juga dinilai penting untuk membantu masyarakat menyesuaikan jadwal mudik mereka. “Dengan demikian pemudik bisa mengatur perjalanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama ini informasi-informasi penting kerap tidak sampai kepada pemudik,” katanya. 

Dia mencontohkan pengalamannya mudik lebaran tahun lalu di mana saat itu jalan tol MBZ ditutup tanpa informasi yang jelas. Akibatnya pemudik banyak mengalami keterlambatan. "Informasi kapan buka tutup atau kapan one way ini penting agar masyarakat bisa menyesuaikan jadwal mudik. Saya pernah lewat jalan tol MBZ tapi ternyata ditutup. Saya putar arah ke jalan lain, tapi setengah jam kemudian teman saya bisa lewat MBZ dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Kalau diinformasikan kapan jadwal buka dan tutup, hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi," tambahnya.

Gus Rivqy mendorong PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Korlantas, Kementerian Perhubungan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rekayasa lalu lintas dan penambahan infrastruktur teknologi. “Koordinasi dengan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem juga diperlukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi selama arus mudik maupun balik nanti,” katanya. 

Legislator dari Dapil Jatim IV ini meminta BUMN memastikan fasilitas rest area berfungsi dengan baik melalui penerapan rest area management system. Selain itu harus menginformasikan ketersediaan parkir dan fasilitas toilet. "Fasilitas parkir di rest area jalan tol harus diperhatikan, terutama soal toilet dan air. Kadang ada toilet tapi airnya kurang. Ini kan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol," pungkasnya.