Maman Imanulhaq Soroti Kemandirian Pesantren yang Ramah Anak

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menegaskan bahwa pesantren di Indonesia telah lama berdiri dan tumbuh dengan prinsip kemandirian, jauh sebelum negara ini terbentuk. Menurutnya, kehadiran negara tetap dibutuhkan dalam kemandirian pesantren yakni dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan.

"Pesantren lahir dari kemandirian, apakah negara bantu atau tidak, pesantren tetap ada. Namun, perlu ada afirmasi, yaitu pengakuan dari negara terhadap eksistensinya. Sayangnya, banyak pesantren yang nyata ada justru kurang mendapat perhatian, sementara ada 'pesantren jajadian' yang menerima bantuan meski hanya ada di atas kertas," ujar Maman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Mengawal Komitmen Kementerian Agama dalam Penerapan Kebijakan Pesantren Ramah Anak" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3).

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alokasi dana bagi pesantren. Ia mengungkap adanya oknum yang memanfaatkan sistem bantuan pendidikan dengan mendirikan pesantren fiktif demi memperoleh dana pemerintah.

"Persoalannya, ada yang namanya pesantren, dapat bantuan BOS, tetapi realitanya tidak ada. Ini perlu pengawasan ketat agar dana tidak disalahgunakan," tegasnya.

Terkait isu kekerasan di pesantren, Maman menilai bahwa kasus tersebut merupakan fenomena kecil yang kerap dibesar-besarkan oleh media sosial. Ia menyebut dari 39.551 pesantren yang ada, kasus kekerasan seksual hanya terjadi dalam persentase yang sangat kecil.

"Mohon maaf, media sosial sering menggiring opini seolah pesantren menjadi tempat yang tidak aman, padahal faktanya kasus yang terjadi di pesantren sangat minim dibanding lembaga pendidikan lainnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Maman mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan pesantren ramah anak. Namun, ia menyoroti respons pemerintah yang cenderung reaktif, bukan sistematis, dalam menangani permasalahan di pesantren.

"Pemerintah cenderung bereaksi setelah ada kasus mencuat. Seharusnya ada sistem perlindungan yang lebih proaktif, bukan sekadar merespons ketika ada masalah," ungkapnya.

Sebagai penutup, Maman menekankan bahwa pesantren harus tetap menjadi subkultur pendidikan yang terbuka, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.