PKB Desak Pemerintah Buat Posko Penyelesaian Hak Mantan Karyawan PT Sritex

RADARBANGSA.COM - Penutupan PT Sri Rejeki Iman (Sritex) membuat 12 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Zainul Munasichin mendesak pemerintah membuat posko khusus untuk mempercepat pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex. 

“Kami prihatin dengan situasi yang dialami di PT Sritex. Sekarang kita harus mencari solusi terbaik. Salah satunya dengan membuat posko penyelesaian hak-hak pekerja di PT Sritex untuk memudahkan proses pemenuhan hak-hak sekaligus mengawal agar hak-haknya bisa dibayar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Zainul Munasichin, Rabu (5/3/2025). 

Di posko penyelesaian itu harus ada Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan pemenuhan hak-hak mantan karyawan PT Sritex. Kementerian atau Lembaga yang harus ada di posko itu meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga kurator. “Jika diperlukan, buat posko itu on the spot. Lengkap satu tim ada di posko itu,” tandas Zainul.

Ia juga meminta adanya limitasi atau batas waktu untuk pembayaran hak-hak mantan pekerja PT Sritex. Batas waktu ini menurutnya penting untuk memberikan batas akhir pembayaran dan menjadi tolak ukur pembayaran hak-hak ketenagakerjaan sudah dilakukan atau tidak. “Posko ini memang fokus untuk membantu agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” unkapnya. 

Agar pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex terpenuhi, Zainul merekomendasikan pemerintah ambil alih PT Sritex dan menjadikan PT Sritex sebagai industri sandang sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam UUD Pasal 33 ayat 2 yang menegaskan bahwa ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. 

“Salah satu cabang produksi strategis adalah sandang. Kami minta tanggungjawab pemerintah atau negara untuk mengambil alih industri yang sangat strategis ini. Mau industri swasta atau mau dibuatkan BUMN atau mau pakai Danantara, tapi negara harus hadir dalam melindungi industri sandang,” tambahnya.