Peresmian Danantara, Komisi VI: Lokomotif Baru Ekonomi Nasional

RADARBANGSA.COM - Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi babak baru pengelolaan potensi kekayaan negara. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rivqy Abdul Halim menilai kehadiran Danantara akan menjadi lokomatif baru dalam ekonomi nasional. 

“Kami menilai berdirinya Danantara sebagai entitas baru dalam pengelolaan potensi kekayaan negara akan berpotensi meningkatkan laba perusahaan milik negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transparansi dan profesional dari jajaran pengawas dan direksi akan menjadi kunci,” ujar Rivqy Abdul Halim, Selasa (25/2/2025). 

Gus Rivqy—sapaan akrab Rivqy Abdul Halim—menjelaskan bahwa Danantara didirikan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional dan transparan. Dengan Danantara kedepan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Danantara dapat menjadi pintu masuk investasi dan objek penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pendirian Danantara, kata Gus Rivqy merupakan respons pemerintah untuk mengkonsolidasikan dan mengelola aset negara secara profesional. Ia menekankan bahwa pengelolaan aset secara profesional akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. “Sudah saatnya Indonesia memiliki korporasi yang memiliki daya saing dengan adanya perusahaan super holding seperti Danantara,” katanya. 

Dia mengungkapkan Danantara merupakan model baru dan modern dalam pengelolaan aset riil dan finansial negara. Danantara dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan proyek publik lainnya. Sebagai langkah awal, pemerintah telah meluncurkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS. “Ini merupakan langkah besar dan ambisius. Transparansi, tata kelola yang akuntabel, dan pengawasan yang ketat menjadi faktor penentu dalam perjalanan Danantara ke depan,” tegas Gus Rivqy.

Legislator asal Dapil Jatim IV ini menilai pengelolaan aset oleh Danantara harus dilakukan oleh orang-orang profesional yang disiplin dan tegas dalam menerapkan sistem tata kelola dan pengawasan. Selain itu pengawasan dari stake holder terkait seperti DPR dan Kementerian BUMN harus berjalan optimal. “Secara regulasi, program-program Danantara harus diajukan ke DPR untuk disetujui, dan ada pengawasan dari Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Ia berharap Danantara dapat berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Peluang ini terbuka mengingat pemerintah telah menginvenstasikan anggaran sebesar USD 200 miliar. “Tidak menutup kemungkinan investor lain akan masuk dan mempercepat pertumbuhan investasi Danantara. Kami optimis target investasi 900-1.400 miliar dolar AS dapat terpenuhi,” pungkasnya.