Pangkas Antrean Haji, PKB Usul Gunakan Kuota Negara Sahabat

RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan untuk menggunakan kuota haji negara sahabat yang tidak dipakai. Skema itu bisa diatur dalam revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal ini guna memangkas antrean haji yang semakin panjang.

Marwan mengatakan, Komisi VIII sudah mulai membahas revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menurut dia, UU tersebut perlu dilakukan perubahan, karena sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman.

“Pertanyaanya kenapa harus revisi? Karena UU ini sudah tidak lagi relevan. UU ini tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Apanya yang tidak relevan? Pertama soal kelembagaan, kedua soal penyelenggaraan, ketiga soal proses ibadah, dan keempat soal keuangan haji,” terang Marwan, Kamis (20/2/2025).

Menurut dia, dari sisi kelembagaan tidak cukup hanya direktorat jenderal (Dirjen) yang menangani masalah haji. Sebab, siklus haji cukup cepat. Pasca pelaksanaan haji, sebulan kemudian dilakukan evaluasi, setelah itu sudah haji lagi.

“Belum selesai urusan haji, sudah haji lagi. Siklus haji itu sebulan evaluasi dilaporkan, efisiensi dilakukan, kemudian haji lagi,” papar Marwan.

Jadi, lanjut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kelembagaan yang ada sudah tidak relevan lagi. Butuh badan khusus yang menangani persoalan haji. Sebab, urusan haji lebih sulit dibanding bidang lainnya. Selain persoalan di dalam negeri, haji juga berkaitan dengan masalah di luar negeri.

“Setelah kami hitung dan kaji, urusan haji ini lebih sulit dibanding urusan Pendis, Bimas Islam, karena selain di dalam negeri, urusan haji ini ada MoU di luar negeri. Tahapan itu tidak mudah. Panjang sekali,” beber Marwan.

Namun, pembentukan badan juga tidak cukup, karena yang diurus adalah masalah luar negeri. Dibutuhkan kementerian khusus untuk mengurusi haji. Maka, dia mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) naik menjadi Kementerian Haji.

Marwan mempertanyakan tugas BP Haji saat ini, Apakah BP Haji akan mengurus haji dan umrah, atau mengurus haji saja. Jika merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres), BP Haji hanya mengurus haji saja, bukan umrah. “Ini perlu jawaban, apakah badan ini akan menyelenggarakan haji dan umrah juga. Kita butuh satu bab yang akan membahas kelembagaan haji,” ungkapnya.

Selanjutnya, soal penyelenggaraan haji. Yang menjadi problem adalah daftar tunggu yang sangat panjang. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, daftar tunggu  sudah mencapai 49 tahun. Kalau mendaftar di usia 50 tahun, ditambah 49 tahun, maka jemaah haji yang mendaftar baru bisa berangkat di usia 99 tahun. Maka, sudah tidak ada harapan lagi bagi yang mendaftar.

“UU ini harus bisa menjawab bagaimana mengatasi persoalan ini. Apakah nanti cara membagikannya bukan dengan setiap provinsi , tapi keterwakilan daftar tunggu yang panjang. Kalau tetap seperti ini, maka yang menderita ya Bantaeng, termasuk Jawa Timur sudah 35 – 36 tahun,” bebernya.

Untuk memangkas daftar tunggu yang panjang, Marwan mengusulkan untuk menggunakan kuota negara sahabat yang tidak terpakai. Misalnya, kuota jemaah haji Filipina yang selalu tidak terpakai semua. Kemudian kuota Kirgistan, Uzbekistan, dan negara Asia Tenggah lain yang selalu menyisakan kuota kosong.

“Kirgistan mereka sudah pernah menawarkan sisa kuota yang tidak mereka pakai, sekitar 6.000 sampai 7.000an. Di kawasan Asia Tenggah, seperti Kirgis dan Uzbek itu jatah kuota mereka tidak semuanya terpakai. Kalau ini bisa kita masukkan dalam pasal, nanti kepala badan akan komunikasi dengan negara sahabat untuk memakai kuota itu,” urainya.

Menurut dia, skema itu harus dicantumkan dalam pasal UU Haji. Jika tidak dicantumkan dalam pasal, penggunaan kuota negara sahabat itu tidak bisa dilakukan, walaupun negara sahabat memberikan sisa kuota mereka.