Ketua Komisi VIII DPR Ungkap Alasan Revisi UU Haji: Sudah Tidak Relevan!

RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilakukan revisi. Menurutnya, aturan terkait Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tersebut sudah tidak relevan saat ini seiring banyaknya perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. 

"Komisi VIII sudah mulai membahas revisi UU Haji. Kenapa perlu revisi? Karena memang tidak lagi relevan," ujar Marwan dalam diskusi publik "Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" di Kantor DPP PKB, Rabu (19/2/2025). 

Legislator asal Sumatera Utara ini menegaskan UU Haji tidak lagi menjawab kebutuhan pelaksana haji saat ini. Ia menerangkan beberapa hal yang tidak relevan, Pertama mengenai kelembagaan. 

"Kedua penyelenggaraan. Ketiga proses ibadah. Selanjutnya mengenai keuangan hajinya sendiri," terang Marwan. 

Lebih lanjut, Marwan menyoroti soal penyelenggaraan yang sampai saat ini belum ada solusi, yakni mengurai daftar tunggu haji yang sangat panjang. Ia mencontohkan daerah Bantaeng yang daftar tunggu haji hingga 49 tahun. 

"Kalau di Bantaeng mendaftar di umur 50 tahun ditambah 49 tahun, itu 99 tahun. Gak ada harapan!" ujarnya. 

Karena itu, Politisi PKB ini mengharapkan agar Revisi UU Haji ke depan bisa menjawab persoalan tersebut. Ia berharap pembagian kuota haji bisa mengurai daftar tunggu yang panjang tersebut. 

"UU (Haji) ini harus bisa menjawab bagaimana cara kita mengurai ini. Mungkin dengan kuota yang tersedia nanti cara membaginya bukan lagi per provinsi tapi daftar tunggu yang panjang nanti akan dibagi," terangnya. 

Sementara itu, terkait keuangan haji saat ini dana haji Indonesia yang sudah terkumpul sebanyak Rp172 Triliun. Marwan menyebut, Komisi VIII mengusulkan imbal hasil 10% (persen). 

"Komisi VIII ingin imbal hasil keuangan haji 10 persen. Kalau 10 persen artinya ada Rp17,2 triliun. Kita surplus sekitar Rp4 triliun per tahun. Tapi rumitnya BPKH kita tidak berkemampuan, hanya 5,2 (persen) paling besar. 7% saja janjinya tak kunjung tercapai," tambahnya. 

Sementara, lanjut Marwan, terkait kelembagaan BP Haji yang akan ditingkatkan strukturnya menjadi kementerian harus melalui kajian yang lebih dalam. Terutama, pembentukan struktur kementerian haji hingga ke bawah, yakni kecamatan. 

"Apakah akan dibangun strukturnya mulai dari Kepala Badan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Infrastrukturnya dimana? Apakah akan mengambil alih yang ada? Asrama Haji, PLHUT (Pusat Layanan Haji & Umrah Terpadu)," tuturnya.