Gus Imin: Revolusi Penyelenggaraan Haji Harus Dilakukan dari Hilir ke Hulu

RADARBANGSA.COM - Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi publik bertajuk "Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. 

Dalam sambutannya, Gus Imin menyampaikan bahwa diskusi publik ini sangat penting. Ia berharap ke depan penyelenggaraan haji benar-benar berjalan lancar dan sukses.

"Diskusi ini kita harapkan menjadi bahan masukan penting dan strategis agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang ini benar-benar lancar, sukses, menggembirakan dan tentu saja membawa keberkahan dan kemakmuran bagi para jamaah haji. Amin," kata Gus Imin. 

Diskusi publik ini turut menghadirkan para narasumber ternama diantaranya Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH. Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), H. Ahmad Zaky Zakaria Anshori, dan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang. 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini mengungkapkan, penyelenggaraan haji yang lebih baik menjadi komitmen PKB bersama DPR RI dan seluruh pihak. Untuk itu, Gus Imin meminta supaya penyelenggaraan haji ke depan bisa direncanakan secara matang, tepat serta melibatkan tenaga profesional yang tangguh. 

"Diskusi hari ini menjadi bagian integral dari komitmen kita semua khususnya komitmen PKB dan DPR RI untuk bersama-sama agar penyelenggaraan haji benar-benar dengan perencanaan yang tepat, dengan kesungguhan dan seluruh tenaga profesional yang tangguh," ungkap Gus Imin. 

Terkait persiapan penyelenggaraan haji ke depan, Gus Imin yang beberapa kali menjadi Ketua Pengawas Haji DPR RI berharap beberapa perubahan harus dilakukan. Pertama, pemisahan kementerian agama dengan kementerian haji. 

"Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai dengan adanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji)," ujar Gus Imin.

"Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti BP Haji kita usulkan menjadi Kementerian Haji dan umrah," tuturnya. 

Kedua, lanjut Gus Imin, mengoptimalkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Gus Imin menilai, anggaran besar dari jamaah haji harus bisa dikelola agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan jamaah haji. 

"Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang memback up penuh pelaksanaan haji. Salah satunya harus beli hotel di Makkah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset pelaksanaan haji setiap tahun," papar Gus Imin. 

 Ketiga, jelas Gus Imin, tentu saja lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji. "Di daerah juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (penyelenggaraan haji)," tukasnya. 

Gus Imin pun berharap agar revolusi penyelenggaran haji dapat dilakukan dari hulu ke hilir. "Revolusi harus dilakukan mulai dari hilir sampai hulu. Baru insyaallah kita akan menjadi Penyelenggara haji terbaik di dunia Islam yang kita harapkan," pungkas Gus Imin. 

Turut hadir Sejumlah pimpinan DPP PKB diantaranya, Wakil Ketua Umum DPP PKB yakni Jazilul Fawaid, Rusdi Kirana, Faisol Riza dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto dan anggota DPR RI Fraksi PKB. Selanjutnya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Azhar Simanjuntak.