Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah menyoroti batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia akibat ulah oknum organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia mendesak pihak kepolisian menindak tegas dan menangkap para oknum anggota ormas yang nakal tersebut.

"Ini sudah mau berinvestasi, tapi malah batal gara-gara ormas nakal yang menjadi biang keroknya," terang Kaisar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

Dia mengatakan, tindakan ormas nakal yang mengganggu investasi itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi mereka sudah berani menutup jalan, bahkan menyegel industri yang sudah mempunyai izin dan beroperasi.

Tindakan para anggota ormas itu, kata Kaisar, sangat merugikan para investor. Aksi ormas nakal itu menjadikan investor enggan dan takut berinvestasi di Indonesia. Akhirnya negara yang dirugikan.

Legislator asal Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan, tindakan ormas nakal itu sudah seperti preman. Mereka bukan lagi ormas, tapi sudah menjelma menjadi penjahat. Mereka telah melakukan penghalangan, menebar teror, dan merugikan investor. Tindakan mereka sudah melanggar hukum. Dia pun mendesak pihak kepolisian untuk turun tangan melakukan penerbitan ormas nakal.

"Polisi harus melakukan penertiban, menindak tegas, dan menangkap anggota ormas nakal," beber Kaisar.

Politisi kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu menambahkan, jika ormas nakal tidak ditindak, maka mereka akan terus berulah, mengganggu iklim investasi, dan pada akhirnya akan mengganggu perekonomian negara.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan bahwa kerugian akibat ulah ormas nakal mencapai ratusan triliun rupiah untuk investasi di sektor industri. 

Kerugian itu tidak hanya dari pengeluaran anggaran yang dikeluarkan investor, tapi juga investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia. Menurut Sanny, aktivitas ormas menjadi salah satu kendala besar untuk industri. Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan. 

"Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada langkah nyata untuk menerbitkan ormas nakal agar tidak mengganggu investasi di Indonesia," pungkas Kaisar.