Data Tungal Sosial Ekonomi Nasional Kunci Efektivitas Program Pemberdayaan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Asep Romy Romaya mengapresiasi keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyelesaikan pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama ini persoalan kesimpangsiuran data menjadi salah satu pemicu tidak efektifitnya berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan di Indonesia. 

“Kinerja Gus Imin selaku Menko PM dalam penyelesaian DTSEN ini menunjukkan komitmennya dalam mengurai benang kusut proses penyaluran distribusi bantuan sosial karena DTSEN ini dapat menciptakan sistem yang transparan, akurat dan tepat sasaran,” kata Asep Romy Romayas dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025). 

Asep mengatakan DTSEN hadir untuk mengintegrasikan berbagai data, baik yang sumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun data yang bersumber dari sektor swasta dan masyarakat. Dengan integrasi ini maka  data yang menjadi basis program penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan akan lebih akurat.

"Kehadiran DTSEN ini untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam berbagai kebijakan adalah akurat, terkini, terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” tambah Asep lagi. 

Asep mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan sosial, bantuan bencana atau bantuan lainnya rentan terjadi penyelewenangan. Penyelewengan ini terjadi di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, distribusi hingga penggunaan bantuan. Proses penyaluran bantuan kerap kali tidak tetap sasaran, bantuan tidak memadai atau tidak sesuai kebutuhan, distribusi tidak merata hingga adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak swasta atau lembaga non pemerintah.

“Penyaluran bantuan sosial juga kerap terjadi korupsi dalam pengelolaan dana,” katanya.. 

Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini mengatakan, seringkali bantuan yang seharusnya sampai kepada masyarakat, diselewenangkan oleh oknum pejabat atau pengelola bantuan. Bantuan yang dikirim pun tetap tidak sampai ke kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan sosial malah jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat penerima atau malah mampu secara ekonomi,” imbuhnya.

Bahkan Asep mengatakan, pihak-pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan, berpotensi memanfaatkan situasi dan kondisi ketidakakuratan data untuk kepentingan mereka. “Data yang tidak akurat ini malah menjadikan keutungan pribadi dengan membatasi jumlah bantuan yang disalurkan agar bisa menghemat biaya,” tambahnya.

Asep mengaku optimis dengan adanya DTSEN ini mampu mengintegrasikan data menjadi lebih terstruktur, akurat, sehingga  pemantauan dan evaluasi data penerima bantuan sosial jadi lebih mudah dilakukan. 

Namun ia mengatakan ada beberapa tantangan adanya DTSEN ini seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas dan keakuratan data. Menurutnya, di beberapa daerah terpencil terdapat keterbatasan akses internet atau perangkat yang memadai dalam implementasi DTSEN secara optimal.

“Meskipun DTSEN mengandalkan data yang terintegrasi, harus diperbaharui secara berkala, agar hasilnya efektif,” tukas Asep.