Legislator PKB Mafirion Minta Menteri HAM Kembali ke Jati Diri

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti saat menjadi Anggota Komisi HAM. Ia meminta Natalius bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.

"Selama 105 hari ini, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM," kata Mafirion dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap dan 64 trauma psikologis akibat pengarustamaan HAM (Mainstream Human Rights). 

"Namun kasus teraktual, seperti kekerasan di Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati milik Perhutani," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area PSN itu diantaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN. 

Ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.

Di tahun 2019-2023, misalnya, catatan kontras mengungkapkan ada 39 kasus yang melibatkan oknum Polri, 30 kasus melibatkan oknum Pemda dan 29 peristiwa melibatkan institusi swasta.

"Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita tempat tinggal bertahun-tahun secara turun temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?" tukasnya.

Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta atas putusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. "Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN," kata Mafirion. 

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, tahun 2024 beberapa indikator HAM mengalami penurunan, antara lain, kebebasan berekspresi turun dari 1,3 menjadi 1,1, hak atas pendidikan turun dari 4,4 menjadi 4,3, hak atas kesehatan turun dari 3,8 menjadi 3,7 dan hak atas tanah turun dari 1,9 menjadi 1,8.

"Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi Menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk menyusahkan rakyat," lanjut Mafirion.