NU-Muhammadiyah Diragukan Mampu Kelola Tambang, Ahmad Fauzi Pasang Badan

RADARBANGSA.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Fauzi mendukung NU dan Muhammadiyah mengelola tambang. Dia meminta agar tidak ada pihak yang meremehkan kemampuan dua ormas keagamaan itu dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Ormas juga berhak berpartisipasi dalam pemanfaatan tambang.

“Dari APNI tidak usah men-judge Muhammadiyah dan NU tidak mampu mengelola tambang. Misi UU ini (Revisi UU Minerba) adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang bisa dishare bersama-sama,” ungkap Fauzi dalam rilisnya, Kamis (23/1/2025)

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fauzi untuk merespon statemen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang mempertanyakan kemampuan Muhammadiyah dan NU dalam mengelola tambang saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Ketua DPW PKB Banten itu mengatakan, APNI tidak perlu menyudutkan NU dan Muhammadiyah dalam konteks pengelolaan tambang. Sebab, APNI sudah mendapatkan kewenangan dalam mengelola sendirian. Bahkan, APNI bisa dikatakan mengelola tambang nikel sendirian.

Fauzi menegaskan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki kapasitas dan banyak sumber daya manusia dalam mengelola tambang. Banyak para ahli yang bisa diajak untuk mengelola sumber daya alam itu.

“Saya kira Muhammadiyah dan NU punya kapasitas, punya SDM cukup banyak, sehingga bisa diajak duduk bersama untuk mengelola tambang secara profesional,” paparnya.

Legislator asal Dapil Banten I itu mengatakan, revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi paying hukum agar ormas keagamaan dan perguruan tinggi memiliki akses dan kesempatan mengelola tambang bersama-sama di Republik ini.

Sementara terkait kondisi perdagangan internasional di bidang hasil tambang, Fauzi mengatakan bahwa kondisi perdagangan internasional selalu fluktuatif. Bisa saja kondisi perdagangannya lesu pada 2024, tapi kemungkinan pada 2025 kondisinya bisa cerah.

“Kondisinya fluktuatif, 2024 mungkin lesu, tapi kan siapa tahu di 2025 akan cerah. Itu bisa menjadi ukuran kita Bersama,” ungkap Fauzi.

Politikus kelahiran Tegal itu menambahkan bahwa PBNU mempunyai sumber daya manusia dan jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola tambang. Ormas itu juga mempunyai strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam itu.

Begitu juga perguruan tinggi, lanjut Fauzi, mereka mempunyai sumber daya manusia yang bisa diajak untuk mengelola tambang. Banyak ahli dari perguruan tinggi yang selama ini terlibat dalam pengelolaan tambang.

“Intinya misi UU ini adalah pemerataan partisipasi masyarakat dan mendorong agar bisa dilakukan hilirisasi. Selain itu juga bisa menambahkan income baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkas Fauzi.