Kinerja Prabowo Memuaskan, Komisi X Minta Renovasi Sekolah dan Persiapan UN Jadi Prioritas

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi X DRPR RI,  Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat memuaskan. Ke depannya, katanya, dalam bidang pendidikan, dia meminta pemerintah memprioritaskan program renovasi sekolah dan persiapan ujian nasional (UN) yang akan digelar pada 2026.

Lalu Ari, sapaan beken Lalu Hadrian Irfani mengatakan, banyak program di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah. Namun, harus ada program yang menjadi prioritas dan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Harus ada program menjadi prioritas. Bukan berarti program lainnya tidak penting. Semua program yang sudah direncanakan tentu juga penting," terang Lalu Ari dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Pertama, kata legislator asal Dapil NTB II itu, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap proyek renovasi sekolah. Apalagi, menurut survei Litbang Kompas, kepuasaan terhadap program renovasi sekolah mencapai 82,1 persen. Angka yang tinggi itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung program tersebut.

Menurut Lalu Ari, pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Renovasi Sekolah. "Inpres itu menjadi dasar perpindahan kewenangan dalam melakukan renovasi sekolah yang sebelumnya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beralih menjadi kewenangan Kemendikdasmen," bebernya.

Pada 2019, kata Lalu Ari, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres tentang Renovasi Sekolah yang mengatur proyek pembangunan sekolah. Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa proyek pembangunan sekolah ditangani Kementerian PU.

Namun, dalam perjalanannya muncul banyak masalah dan keluhan dari masyarakat terkait renovasi sekolah. Komisi X DPR RI akhirnya melakukan evaluasi terhadap proyek renovasi sekolah. Hasilnya, Komisi X DPR RI merekomendasikan agar proyek renovasi sekolah umum diserahkan kembali kepada Kemendikdasmen. 

Lalu Ari mengatakan, Kemendikdasmen sudah menyusun rencana untuk melakukan renovasi terhadap sekitar 10.000 sekolah pada 2025. Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 17,1 triliun untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan perlu perbaikan.

"Inpres sudah keluar dan jumlah sekolah sasaran sudah ditetapkan. Setelah ini Kemendikdasmen harus segera mempersiapkan renovasi sekolah," ungkap mantan anggota DPRD NTB itu.

Selain renovasi sekolah, pemerintah juga harus fokus pada persiapan ujian nasional (UN). Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan, Kemendikdasmen diharapkan melakukan inovasi dan terobosan dalam melaksanakan UN nanti.

Lalu Ari menegaskan, pelaksanaan UN tidak boleh seperti sebelumnya. UN mendatang harus berbasis digital, bukan manual. Jadi, perangkat IT perlu dipersiapkan secara matang sejak tahun ini.

"Harus dipersiapkan dan dihitung secara matang. Terutama soal biaya yang dibutuhkan dalam UN nanti," urai Lalu Ari.

Berikutnya, lanjut Ari, pemerintah harus menyiapkan pembentukan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo. Dia mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang akan diperuntukkan untuk masyarakat miskin ekstrem.

"Komisi X siap membahas program prioritas pendidikan dengan pemerintah. Kita harus bekerja dengan cepat, sehingga program bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.