Dukung Prabowo Bongkar Pagar Laut, Komisi I: Bakamla Harus Turun Tangan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut di perairan KabupatenTangerang, Banten. Oleh meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) ikut turun tangan dalam pembersihkan pagar ilegal tersebut.

“Pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI AL adalah tindakan tegas terhadap pelanggaran di wilayah laut,” terang Oleh Soleh, Senin (20/1/2025).

Legislator asal Jawa Barat XI itu mengatakan, Presiden Prabowo betul-betul peduli dengan masalah yang terjadi. Selama ini, persoalan pagar laut itu ramai diberitakan media massa dan media sosial. Masyarakat juga banyak yang memprotes keberadaan pagar yang merugikan para nelayan itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut itu karena tidak ada izin dari pemerintah alias ilegal. Ternyata, Presiden Prabowo mengikuti perkembangan dan betul-betul memberi perhatian terhadap masalah pagar laut.

“Presiden Prabowo sosok pemimpin yang betul-betul mendengar suara masyarakat. Pembongkaran yang dilakukan TNI AL adalah bukti dari perhatian dan ketegasan Presiden Prabowo,” beber Oleh Soleh.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga meminta Bakamla untuk turun tangan melakukan pembongkaran pagar laut. Menurut dia, Bakamla mempunyai tugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

“Pagar laut itu jelas-jelas melanggar hukum, maka Bakamla tidak boleh diam. Bakamla harus ikut turun melakukan pembongkaran pagar,” tegasnya.

Bakamla, kata Oleh, bisa bekerja sama dengan TNI AL yang sudah lebih dulu melakukan pembongkaran. Menurutnya, pagar laut itu cukup panjang, sehingga membutuhkan banyak personil dalam melakukan pembongkaran. Jadi, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara TNI AL dan Bakamla.

“Ini saatnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melawan pelanggaran hukum di wilayah laut. Tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang ingin menguasai laut dengan cara melanggar hukum,” pungkas Oleh Soleh.