Setuju BPIH Turun, PKB Minta Layanan Haji Diperbaiki

RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Namun PKB meminta perbaikan pelayanan haji untuk memastikan kualitas ibadah jemaah tetap terjaga. 

Hal ini disampaikan Juru Bicara FPKB DPR RI, Maman Imanul Haq saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

"Haji adalah etalase pelayanan publik sehingga diperlukan pelayanan yang nyaman dan tepat terhadap warga negara yang menunaikan ibadah haji," ujar Maman Imanulhaq.

Kang Maman-sapaannya, mengatakan PKB memberikan apresiasi kepada panja haji DPR RI yang melakukan rapat kerja pembahasan haji secara cepat dan tepat. Bahkan atas kerja keras Panja dan Pemerintah akhirnya Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp93.410.286 atau penurunan sebesar Rp4.000.0027.

“Tentu ini menjadi kabar gembira bagi calon jemaah karena ini sesuai dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk menurunkan BPIH,” katanya. 

PKB, kata Kang Maman, meminta pemerintah harus meningkatkan pelayanan standar kompetensi dan meningkatkan kualitas petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Hal ini untuk menghindari pelaksanaan ibadah haji oleh jemaah tapi tidak sesuai dengan syarat sah haji.

"Pemerintah harus melakukan pelayanan haji kepada jamaah sesuai syariah Islam," tambahnya. 

Dia juga meminta agar pemerintah menyediakan armada safari wukuf yang benar dan memenuhi syariat Islam. Safari wukuf ini diperlukan bagi jamaah haji yang membutuhkan kendaraan khusus untuk melakukan haji sebagai syarat sah haji. "Jangan sampai jamah haji dinyatakan selesai haji, tapi ibadah hajinya ditolak oleh Allah," katanya. 

Tak hanya itu saja, Kang Maman juga menyampaikan bahwa PKB meminta ada perubahan regulasi di Mekkah. Karena sistem penyelenggaraan haji tidak lagi oleh muassasah melaikan oleh syarikah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Arab Saudi , PKB meminta agar pemerintah Indonesia memilih syarikah yang terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

"Harus ada komunikasi yang aktif bagaimana memilih syarikah yang terbaik untuk haji tahun ini," katanya lagi.

Pemerintah, kata Kang Maman, harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji, khususnya jamaah haji lanjut usia dan beresiko tinggi. Penyediaan makanan bagi jamaah haji juga diperlukan agar jemaah haji dapat nyaman dalam melaksanakan ibadah haji.

"Pentingnya standar istita'ah bagi jamaah haji agar dapat melakukan ibadah haji dengan nyaman dan tepat," katanya.