Lalu Hadrian Ungkap Fasilitas dan Minimnya Guru Olahraga Jadi Kendala Gerakan Indonesia Bugar

| Rabu, 18/12/2024 18:03 WIB
Lalu Hadrian Ungkap Fasilitas dan Minimnya Guru Olahraga Jadi Kendala Gerakan Indonesia Bugar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani (foto: radarbangsa)

RADARBANGSA.COM - Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jam pelajaran olahraga di sekolah sebagai bagian dari Program Gerakan Indonesia Bugar dinilai perlu untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak. 

”Dengan dukungan penuh terhadap Program Gerakan Indonesia Bugar, kita berharap lahir generasi muda Indonesia yang sehat, aktif, dan berprestasi di bidang olahraga serta akademis,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Rabu (18/12/2024). 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Program Gerakan Indonesia Bugar bertujuan untuk meningkatkan kebugaran siswa, membentuk bibit-bibit atlet sejak dini, dan meningkatkan budaya olahraga di sekolah dengan menambahkan minimal satu jam olahraga per hari. Mencakup penambahan jam gerak, ekstrakurikuler olahraga, dan pengembalian gerakan dasar senam.

”Media sosial dan gadget yang begitu diganderungi anak muda dapat mengurangi aktivitas fisik di kalangan generasi muda. Ini perlu ada upaya bersama untuk mendorong gaya hidup aktif untuk peserta didik,” tuturnya. 

Dikatakan Lalu Hadrian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Di antaranya kurangnya jumlah guru olahraga, fasilitas olahraga yang memadai di satuan pendidikan dan minimnya anggaran untuk program layanan olahraga termasuk olahraga pendidikan.

”Saat ini hanya sekitar 12 persen dari lebih 439 ribu sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas olahraga yang cukup baik. Dampaknya peserta didik kurang mendapatkan aktivitas fisik/olahraga,” ujarnya. 

Mengacu pada data Kemenpora RI tahun 2021, jumlah rata-rata peserta didik dengan kategori sangat aktif berolahraga hanya 2,1%. Sementara derajat kebugaran jasmani yang baik dan baik sekali hanya mencapai jumlah 11,88% (SD), 9,50% (SMP) dan 10,56% (SMA).

”Pendanaan dukungan olahraga yang bersumber dari APBN rata-rata hanya 0,065 persen dari APBN maupun APBD rata-rata 0,16% berdasarkan sampel beberapa provinsi. Secara persentase ini masih sangat minim dibandingkan kebutuhan ideal untuk menyentuh 53,14 juta peserta didik dan melakukan pembinaan untuk mencetak atlet berprestasi dari usia dini,” urainya.

”Kami mendukung penuh terhadap inisiatif penambahan jam pendidikan olahraga sebagai penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga di setiap satuan pendidikan,” sambungnya.

Karena itu, lanjut Lalu, diperlukan penguatan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Olahraga yang terintegrasi dalam Kurikulum Pendidikan di satuan pendidikan. ”Pemerintah perlu memperkuat ketersediaan fasilitas olahraga di sekolah dan tiap satuan pendidikan, serta pelatihan bagi guru olahraga untuk menerapkan aktifitas olahraga yang sesuai sehingga mendukung pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Olahraga,” pungkas politikus dari Dapil NTB II ini.

Tags : Komisi X DPR RI