Siapkan Perbaikan Sistem Politik, PKB Terus Jaring Aspirasi Rakyat

| Senin, 16/12/2024 20:31 WIB
Siapkan Perbaikan Sistem Politik, PKB Terus Jaring Aspirasi Rakyat Mohammad Toha (Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: dprgoid)

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, fraksinya serius menyiapkan usulan perbaikan sistem politik. Salah satunya dengan mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat selama masa reses DPR RI. Ia juga mengaku aktif turun ke masyarakat untuk mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi masyarakat. 

"Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk," terang Muhammad Toha dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  itu juga mendengar aspirasi masyarakat terkait usulan perbaikan sistem politik ke depan. Masukan dari masyarakat sangat penting.

"Suara masyarakat harus didengar. Mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang," ungkapnya.

Menurut politisi kelahiran Sukoharjo itu, aspirasi masyarakat itu akan dibawa ke parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia ke depan, "Aspirasi masyarakat menjadi bahan kami dalam pembahasan perbaikan sistem politik kita," ucapnya.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam perbaikan politik, di antaranya, pemilihan gubernur melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). "Ini perlu dimulai, tapi sebagai uji coba, untuk Pemilihan Bupati, Walikota dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung," terangnya.

Selama ini Fraksi PKB DPR RI aktif menyuarakan pemilihan gubernur melalui DPRD. Sebab, pemilihan gubernur memakan biaya sangat besar. Selain itu, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi.

Usulan PKB itu disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pada perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo menyampaikan, rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Selain itu, PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pillres) dengan pemilihan legislatif (Pileg). Sebab, pileg kurang mendapat perhatian dari masyarakat ketika digelar bersamaan dengan pilpres.

"Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan sistem politik Indonesia," pungkas Mohammad Toha.

Tags : Pemilu 2024 , Komisi II DPR

Berita Terkait