Arahan Presiden Soal Pelayanan Publik Jadi Perhatian Utama Kementerian PANRB

| Kamis, 12/12/2024 17:09 WIB
Arahan Presiden Soal Pelayanan Publik Jadi Perhatian Utama Kementerian PANRB Rini Widyantini (Menteri PAN RB). (Foto: KemenPAN RB)

RADARBANGSA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelayanan publik menjadi perhatian utama dari kementeriannya.

"Saya highlight (garis bawahi, red.) dua hal yang menjadi concern (perhatian, red.) dari Presiden, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan masalah reformasi pelayanan publik, dan yang kedua adalah mengenai pelayanan yang berbasis teknologi, dan ini tentunya menjadi concern kami semuanya," kata Rini Widyantini dalam acara Peresmian 42 Mal Pelayanan Publik (MPP) se-Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Ia mengungkapkan, pemerintah akan lebih mendekatkan diri dan mengetahui kebutuhan masyarakat. Menteri PANRB juga menuturkan bahwa reformasi birokrasi tetap dilaksanakan oleh Pemerintah karena dinilai sebagai mesin yang dapat menentukan tercapainya target-target pembangunan.

"Makin baik birokrasi, juga makin cepat layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sekaligus selesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat," tukasnya.

Oleh sebab itu, Rini mengatakan bahwa MPP dapat menjadi gerbang bagi tata kelola pelayanan publik yang makin membaik dan sesuai dengan arahan Presiden.

"Kita lihat ada percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta biaya dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kami berharap dengan adanya mal pelayanan publik, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya," ungkapnya. 

Rini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyiapkan empat cara dalam memberikan layanan publik, yakni pelayanan secara langsung kepada masyarakat, jemput bola untuk tempat yang sulit dijangkau, daring, dan MPP digital.

Tags : Menteri PANRB , Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi , MPP

Berita Terkait