Bencana Terus Berulang, PKB Desak Pemetaan Wilayah Rawan di Cianjur

RADARBANGSA.COM - Ketua Fraksi MPR RI, Neng Eem Marhamah menilah langkah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memparpanjang masa tanggap darurat bencana banjir, longsor dan pergerakan tanah atau tanah amblas hingga 18 Desember 2024 tepat. Langkah tersebut untuk memastikan penanganan tanggap darurat bisa berjalan maksimal. 

“Jika melihat luasan wilayah dan dampak yang ditimbulkan langkah memperpanjang masa tanggap darurat yang harusnya berakhir 11 Desember menjadi 18 Desember 2024 bisa memastikan korban mendapat bantuan secara maksimal,” kata Neng Eem Marhamah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Legislator asal Dapil Jabar III (Cianjur-Kabupaten Bogor) itu mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat ini diharapkan dapat membantu menangani bencana alam yang terjadi di Cianjur. Apalagi saat ini bencana yang terjadi meliputi 18 kecamatan dalam bentuk banjir, longsor, hingga pergerakan tanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat sebanyak 2145 rumah rusak yang tersebar di 18 kecamatan. 

Neng Eem mengatakan bencana hidrometeorologis di Cianjur seolah terus berulang di setiap tahun. Menurutnya, kontur tanah di Cianjur rentan terjadinya longsor apalagi ditambah intensitas hujan yang tinggi. “Ini pasti selalu terjadi,” katanya lagi. 

Dia berharap untuk jangka panjang, akan dilakukan pemetaan wilayah sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang rentan terjadinya pergeseran tanah. Dengan mengetahui pemetaan wilayah, maka ini bisa meminimalisir terjadinya longsor sehingga tidak dapat dijadikan kawasan tempat tinggal.  

“Daerah yang rawan longsor tentunya tidak aman untuk ditinggali oleh masyarakat,” katanya lagi. 

Neng Eem menilai edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat harus rutin dilakukan sehingga masyarakat semakin aware dengan adanya bencana alam dan bisa mengantisipasinya. Edukasi tersebut juga bisa meminimalisir dampak kerugian serta jumlah korban jiwa.

“Termasuk mengetahui daerah mana yang sebaiknya tidak dibangun perumahan permanen,” katanya lagi.