PSU Beberapa TPS di 22 Provinsi, Mohammad Toha: KPU Harus Tingkatkan Partisipasi Pemilih

RADARBANGSA.COM - Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu. Namun, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). 

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Mohammad Toha meminta agar KPU meningkatkan partisipasi pemilih. Menurutnya, KPU harus bekerja keras untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, lanjutan, dan pemungutan suara susulan dengan baik. Selain itu, KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat.

sebagai informasi, rencana PSU, PSL, dan PSS akan dilaksanakan di 287 tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan melakukan PSU, 231 TPS melaksanakan PSS, dan 10 TPS akan menggelar PSS. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah, karena masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan laporan kejadian dari daerah. KPU masih terus mengikuti perkembangan di daerah.

Menurut laporan organisasi masyarakat sipil dan hasil riset lembaga survei, lanjut Muhammad Toha, partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini rendah. Bahkan, ada partisipasi pemilih yang di bawah 50 persen.

“KPU harus mengatur strategi agar partisipasi pemilih di pemungutan suara ulang, lanjutan, dan susulan bisa tinggi. Ini yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

Jangan sampai, imbuh Mohammad Toha, dalam pemungutan suara ulang, lanjutan, dan pemungutan suara susulan, partisipasi masyarakat dalam pemilih semakin rendah. Tentu, hal itu akan menjadi masalah serius yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Tentu KPU di daerah yang lebih tahu,” ungkap politisi kelahiran Sukoharjo itu.

Mohammad Toha menambahkan, jika semua proses Pilkada Serentak 2024 selesai, harus dilakukan evaluasi secara total. Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di pilkada kali ini? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pilkada pada tahun-tahun mendatang?

"Tentu, Komisi II DPR RI juga akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024. “Nanti akan kami agendakan rapat bersama KPU,” tandasnya.