Siti Mukaromah: Politisi Perempuan Harus Jago Negosiasi dan Budgeting

RADARBANGSA.COM - Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengajak para politisi perempuan untuk tidak hanya menjadi pelengkap di parlemen, tapi juga berperan aktif di setiap proses pengambilan kebijakan. Untuk itu, mereka harus memiliki kemampuan negoisasi, personal branding, budgeting, dan teknik legislasi.

Empat hal itu menjadi pembahasan dalam acara Women Leadership Forum yang digelar dalam rangkaian Munas Perempuan Bangsa ke-V di Hotel Sultan, Jumat (29/11/2024). 

Siti Mukaromah mengatakan, anggota dewan dari Fraksi PKB, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus aktif memperjuangkan kepentingan rakyat.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB itu mengatakan, tujuan menjadi anggota dewan bukan hanya sebatas menjadi pelengkap, tapi bagaimana betul-betul mengetahui dan berperan aktif dalam setiap program dan kebijakan yang diambil.

“Kita punya satu tujuan, yaitu kita menjadi DPR tidak sebatas pelengkap. Kita berharap bisa mampu memperjuangankan kepentingan rakyat dan bisa membaca apa yang dinginkan rakyat, yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII itu mengatakan, politisi Perempuan Bangsa harus mempu melaksanakan tiga fungsi dewan, yaitu fungsi pengawasan, budgeting, dan fungsi legislasi. Politisi perempuan dituntut lihai dalam menyusun undang-undang.

“Kita juga harus tahu teknik menyusun aturan-aturan untuk rakyat. Kita bukan sebatas ikut ketok palu, tapi kita juga harus tahu teknik dan alasannya. Alasan setiap pasal yang disahkan. Teknik itu harus dikuasai oleh legislator PKB,” urainya.

Dalam Women Leadership Forum kali ini, kata Siti Mukaromah, para Perempuan Bangsa dibekali dengan empat materi yang nantinya diharapkan bisa dikuasai semua politisi PKB. Yaitu, kemampuan negoisasi, personal branding, teknik menyusun budgeting, dan teknik legislasi.

Jika ingin menjadi politisi perempuan yang andal, maka empat kemampuan itu harus dimiliki. Politisi perempuan harus jago dalam negoisasi. Sebab, proses politik di parlemen tidak lepas dari negoisasi. Dalam menyusun aturan, anggota dewan selalu melakukan negoisasi untuk mencapai konsensus.

Begitu juga dalam penyusunan anggaran, lanjut Siti Mukaromah, dibutuhkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan anggaran sebelum ketok palu. Maka, politisi perempuan PKB harus betul-betul lihai dalam melakukan negoisasi politik. 

Selanjutnya, politisi perempuan juga harus melakukan personal branding dengan baik. Yaitu, membangun citra diri yang positif di mata masyarakat. Sehingga berbagai langkah politik dan perjuangan yang dilakukan bisa diterima dengan baik oleh rakyat. 

“Perempuan Bangsa akan menjadi penguat bagi perjuangan PKB. PKB sudah go public, Perempuan Bangsa juga harus go public. Kita harus masuk ke kantong-kantong yang selama ini jauh. Maka go public harus dibekali dengan empat kemampuan tadi,” terangnya.

Dengan empat kemampuan itu, legislator perempuan PKB akan semakin andal dan siap diberikan mandat yang lebih besar. Perempuan Bangsa bisa menjadi mesin penggerak untuk perempuan PKB, sehingga bisa semakin maju.