Komisi IV DPR RI Minta Program Makan Bergizi Gratis Hadirkan Pangan Varietas Lain

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Eduardo Kaize meminta badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak hanya fokus pada beras sebagai sumber pangan utama guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, program tersebut perlu menghadirkan varietas pangan lainnya.

"Pangan itu bukan hanya beras. Pangan itu banyak macam seperti jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar, misalnya ada di daerah pegunungan yang padi tidak bisa tumbuh, lalu, apa yang harus ditanam di situ? Oh, singkong bisa tumbuh di sana, jadi ditanamlah singkong," ujar Edo, -sapaan akrabnya dilansir dari laman resmi DPR RI, Jumat, 8 November 2024.

Ia menilai, keberagaman sumber pangan lokal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Terlebih, dengan adanya program Makan Bergizi Gratis yang mengharuskan Indonesia memiliki stok pangan yang cukup tanpa harus mengandalkan impor.

"Ini yang harus menjadi dasar untuk badan pangan nasional," tegasnya.

Maka dari itu, ungkapnya, kementerian dan lembaga harus saling sinkron dalam upaya peningkatan stok pangan tanpa mengorbankan pangan lain. "Papua itu, sagu cukup. Maka kemarin di pembahasan dengan pertanian, kita sempat diskusikan ada lahan yang dibuka, lahan baru yang dibuka yang juga di dalam lahan baru itu ada sagu yang juga diambil, atau dibabat," tukasnya.

"Ini kan sebenarnya bisa diatur dengan baik, supaya mana saja lahan yang tanpa sagu dibersihkan untuk dijadikan sawah, ada lahan yang mungkin ada hidup sagu di sana bisa dikembangkan. Supaya ketersediaan pangan selain beras itu ada juga," tandas Edo. 

Tak hanya itu, Edo pun memberikan catatan lainnya untuk Bapanas, yakni adanya keluhan dari masyarakat Merauke di Dapilnya, yang telah memiliki stok pangan cukup, namun malah didatangkan stok pangan lagi. Hal itu berdampak pada meruginya masyarakat seperti rendahnya harga jual hasil panen masyarakat setempat, tidak laku dan akhirnya menjadi rusak.

"Tempat penyimpanan dan segala macam ini yang mungkin harus diperhatikan oleh baik pihak bulog, kementerian pertanian sendiri, maupun badan pangan nasional. Supaya waktu untuk mempersiapkan pangan itu, hal-hal itu diperhatikan," pungkasnya.