Menko Polkam Budi Gunawan Ungkap Strategi Pemerintah Cegah Judi Online

RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengungkap strategi pemerintah dalam mencegah praktik judi online di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 4 November 2024. 

"Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online," kata Menko Polkam menjawab pertanyaan wartawan.

Ia memaparkan, strategi pencegahan lainnya yakni meringkus simpul-simpul aktor judi online, mencabut akses yang menghubungkan pemain dan sistem judi online serta akses sistem pembayaran judi online. "Tentu, tujuannya memutus mata rantai judi online tersebut," tukasnya.

Strategi ketiga, ungkapnya, yakni menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang tidak patuh terhadap imbauan dan larangan judi online. "Jika upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera," terang Menko Polkam.

Dia menegaskan strategi pencegahan yang disusun pemerintah bukan berarti menihilkan penindakan. "Pencegahan menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, termasuk bagian dari regulasi yang ditetapkan,” tuturnya. 

Untuk diketahui, Menko Polkam pada hari ini mengumumkan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga untuk menangani tujuh persoalan prioritas selama 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Dari tujuh desk itu, salah satunya Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Enam desk lainnya yang juga resmi terbentuk hari ini, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.