Mendikbudristek Sebut Teknologi Bukan lagi Opsi Penentu Kebijakan tapi Kewajiban

RADARBANGSA.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikudristek), Nadiem Makarim menyebut teknologi bukan lagi menjadi opsi dalam menentukan suatu kebijakan. Namun, menurutnya, justru menjadi kewajiban untuk mengatasi berbagai tantangan modern. 

"Teknologi bukan lagi sebuah opsi. Terus terang, tidak ada tujuan kebijakan kami yang dapat dicapai tanpa teknologi. Skalanya terlalu besar," kata Nadiem saat menghadiri acara Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) 2024 di Denpasar, Rabu, 2 Oktober 2024.

Tanpa adanya teknologi, Nadiem menilai penentuan kebijakan akan memakan waktu puluhan tahun untuk melakukan segala sesuatunya secara manual, dan juga bisa menghilangkan ketahanan dari reformasi. "Banyak dari produk tersebut tidak memenuhi janji mereka. Ketika saya pertama kali datang ke kementerian, ada puluhan aplikasi terpisah yang dibuat oleh berbagai departemen untuk kebutuhan yang sangat spesifik," ujarnya. 

"Banyak dari aplikasi tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa di antaranya kadang-kadang rusak saat beban penggunaan meningkat," tambahnya. 

Oleh karenanya, Nadiem mengatakan pihaknya menginisiasi berbagai upaya dalam transformasi digital pendidikan dengan membentuk tim khusus, yang kini membentuk sejumlah platform seperti Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah) untuk mempermudah perencanaan dan pembelanjaan sekolah, hingga Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan sekolah, dan lain sebagainya.

Strategi tersebut, ternyata sejalan dengan inisiatif Gateways yang dicetuskan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) sebagai wadah para negara untuk saling belajar dan menginspirasi.