Polri Siapkan Strategi Pengamanan Pilkada serentak 2024

RADARBANGSA.COM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam dunia nyata maupun maya pada Pilkada serentak 2024.

"Polri telah memetakan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar pelaksanaan operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol.Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Menurutnya, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, di mana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya.

Trunoyudo menyampaikan bahwa Polri juga meningkatkan patroli dan pengawasan yang tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya secara intensif serta berkoordinasi yang erat dengan instansi terkait.

"Ini untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," ungkapnya. 

Lebih lanjut disampaikannya, Polri juga menyiapkan strategi pendekatan dan keterlibatan aktif dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi kunci membangun dukungan publik secara luas terhadap upaya menjaga keamanan selama pilkada.

Selain itu, lanjut Trunoyudo, Polri juga selalu berupaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga perdamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

Bukan hanya itu, peningkatan kualitas personel kata Trunoyudo juga menjadi fokus utama dalam persiapan polri menghadapi pilkada 2024 dengan memberikan pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat.

"Kami memastikan bahwa setiap personel siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan," ujarnya.