Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 Jadi Sejarah Baru Bagi Indonesia
![Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 Jadi Sejarah Baru Bagi Indonesia](https://www.radarbangsa.com/images/posts/1/2018/2018-01-24/8e45b38724c0618a95c0cfc3cee4cb57_1.jpg)
RADARBANGSA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada 2024 mengukir sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
"Saya meng-highlight bahwa pilkada ini adalah pilkada yang pertama kali dalam sejarah bangsa kita, dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia," kata Tito saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera, Selasa, 9 Juli 2024.
Mendagri mengungkapkan belum pernah ada keserempakan masa jabatan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota secara paralel atau lima tahunan.
Oleh karena itu, keserempakan masa jabatan ini mulai dipotong dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Kemudian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurut Tito, keserempakan ini memiliki filosofi agar terdapat harmonisasi pemerintahan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota karena pilkada baru ada saat zaman reformasi.
"Filosofinya adalah agar ada harmonisasi pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang selama ini kita tahu zaman orde baru tidak ada pilkada. Pilkada ada zaman reformasi," ungkapnya seperti dilansir dari antaranews.
Selain itu, Mendagri juga tidak menampik penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa ini meski pernah menyelenggarakan pilkada terbesar tahun 2020. Kendati demikian, Tito meminta agar Pilkada Serentak 2024 tidak dianggap remeh.
"Kalau melaksanakan pilkada secara sektoral yang terbesar misal 270 (juta penduduk) pada tahun 2020 sudah, tetapi tantangan tersendiri sehingga meskipun kita punya pengalaman, kita jangan underestimate atau menganggap remeh," tandasnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Menkes Sebut Pemerintah Serius Tangani Dampak Polusi Udara
-
KPK RI Setor Rp40,5 Miliar Uang Hasil Rampasan dari Rafael Alun ke Negara
-
Soal E-Materai, Puan Maharani Minta Pemerintah Tak Persulit Pendaftar CPNS
-
Gus Halim Apresiasi 15 Desa Mampu Turunkan Stunting di Wilayahnya
-
Sandiaga Apresiasi Desa Wisata Keciput Masuk 50 Besar ADWI 2024