MK Minta Pencabutan Perkara PHPU Harus Didengar Dalam Sidang

RADARBANGSA.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengingatkan bahwa pencabutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), termasuk terkait sengketa pemilihan umum anggota legislatif harus didengarkan dalam persidangan.

"Supaya nanti Mahkamah tidak salah ketika mengabulkan penarikan tanpa dihadirkan yang bersangkutan, kemudian asal dikabulkan, ternyata yang bersangkutan belum pernah menarik permohonan secara formal," kata Suhartoyo pada sidang panel satu PHPU Pileg 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.

Suhartoyo mengatakan MK pernah menerima penarikan permohonan tanpa dikonfirmasi di persidangan, tetapi pemohon yang bersangkutan ternyata tidak pernah menarik permohonannya.

Ia menyebut kejadian seperti itu pernah terjadi ketika MK menangani sengketa Pilkada Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

"Dalam perkara-perkara PHPU, termasuk pilkada, ini acap kali MK itu menerima penarikan, tetapi kemudian ketika tidak dikonfirmasi dari yang bersangkutan di persidangan, itu ternyata yang bersangkutan langsung disetujui oleh Mahkamah. Pernah punya pengalaman seperti itu, ternyata yang bersangkutan tidak pernah menarik (permohonan)," tukasnya.

Sejak peristiwa itu, imbuh Suhartoyo, MK memberlakukan penarikan permohonan harus tetap didengar keterangannya di persidangan sebagai pertimbangan kehati-hatian bagi lembaganya.

"Kami minta ketegasannya karena untuk kepastian sikap Mahkamah ke depan," tambahnya.