Gus Imin: Pemerintah Abai Terhadap Petani dan Nelayan
RADARBANGSA.COM - Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengungkapkan, Pemerintah telah abai terhadap petani. Padahal, kata Gus Imin, sebagaimana disampaikan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadtratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani adalah penolong negeri.
“Hadratus syeikh KH Hasyim Asy'Ari pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, Petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib Petani dan Nelayan kita,” kata Gus Imin saat mengawali debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Gus Imin menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir telah terjadi, dimana jumlah petani rumah tangga gurem yang hanya memiliki tanah setengah hektare. Namun, anehnya, ada seseorang yang mempunyai tanah hingga 500 ribu hektar.
“Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir tiga juta,” imbuhnya.
“Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah lima ratus ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” sambungnya.
Pemerintah juga, lanjut Cawapres dari Koalisi Perubahan itu, telah abai terhadap para petani. Seperti halnya membuat program Food Estate yang jelas-jelas gagal.
“Di sisi yang lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan Food Estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” tukasnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Tahun Anggaran 2025, Pemkot Tangerang Bakal Bedah 1000 Rumah Warga
-
Melihat Salju di Jepang: 5 Destinasi Memukau untuk Liburan Musim Dingin
-
Unggul Versi Quick Count, Ela Nuryamah Minta Seluruh Tim Kawal Penghitungan di KPU
-
PPN Naik Jadi 12%: Peluang atau Beban Baru Bagi Masyarakat?
-
Partisipasi Pilkada Rendah, Mohammad Toha: KPU Harus Evaluasi Total