Lewat RDP, Komisi V Minta PUPR Kaji Inpres Percepatan Peningkatan Jalan Daerah

RADARBANGSA.COM ­– Komisi V DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di ruang Komisi V DPR, Selasa, 4 Juli 2023.

RDP ini membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai bulan Mei 2023 membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan kajian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah terkait dengan kriteria penanganan jalan daerah yang merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

“Soal Inpres, memang saya berharap kita tidak berdebat lagi soal ini nanti tahun depan, Pak Dirjen. Makanya kami minta kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat apa yang perlu dukungan politik lagi dari DPR untuk mempertegas gitu loh Pak, untuk mempertegas supaya jalan daerah ini harus kita intervensi, daerah membutuhkan,” kata Lasarus.

Dalam kesempatan RDP itu juga Lasarus menyayangkan Pemerintah yang sekian tahun lamanya pergerakan kondisi jalan nasional ke jalan provinsi dan jalan kabupaten hampir tidak berubah. Kondisi jalan kabupaten dan provinsi yang terbilang ‘mantap’, hanya di kisaran 40-60 persen dan hanya beberapa daerah maju yang sedikit membaik.

Berdasar hal inilah, tandas Lasarus, sehingga Komisi V DPR RI memasukkan salah satu pasal di UU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu manakala daerah tidak mampu membangun jalannya maka akan diintervensi oleh Pemerintah Pusat.

“Tadi saya minta kepada Kementerian PUPR untuk melakukan kajian kalau ternyata revisi UU ini kita anggap belum cukup, kita mesti pertegas lagi pasalnya. Yang penting kita sepakat Pak Dirjen. Bapak sepakat, kita sepakat, kita revisi. Masih ada satu tahun kita disini, kita revisi, kita pertegas kewenangan pemerintah pusat terkait dengan jalan daerah,” tukasnya.