Komisi X DPR RI Dorong Pelaku Pariwisata Tangkap Momentum Pasca PPKM Dicabut

RADARBANGSA.COM - Pemerintah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir Desember 2022 lalu. Kebijakan pembebasan tersebut disinyalir akan memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor pariwisata Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai korelasi pencabutan PPKM dengan peningkatan capaian pariwisata Indonesia pada tahun 2023. Menurutnya, ada tiga faktor faktor dalam pencabutan PPKM yang dapat mendorong geliat pariwisata. 
Pertama, pencabutan PPKM berarti pembebasan mobilitas masyarakat serta kuota destinasi wisata, tentu hal ini meningkatkan minat wisatawan. Kedua, secara psikologi, masyarakat pada umumnya telah haus akan berwisata selama beberapa tahun terakhir.

Ketiga, pencabutan PPKM menyiratkan pemerintah telah berhasil menangani Covid-19, hal ini meningkatkan rasa aman pada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

"Karenanya, dicabutnya PPKM dapat disikapi sebagai momentum tepat untuk melepas dahaga wisata para wisatawan," ujarnya dilansir dari laman resmi DPR RI, Kamis, 5 Januari 2023.

Namun, Hetifah yang pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata DPR RI ini juga memberikan catatannya. Menurutnya, tanpa langkah cerdas, pelaku wisata dapat kehilangan momentum ini. Maka dari itu ia memaparkan bahwa ada empat langkah yang harus diperhatikan para pelaku usaha wisata. Pertama, tren wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar CHSE harus diimplementasikan dengan baik.

Kedua, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan sosial media mengingat semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Ketiga, fasilitas dan amenitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti fasilitas MCK, hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleh-oleh, hingga sarana transportasi. Keempat, di era persaingan setelah COVID-19 ini, inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar.

Terakhir, Politisi Partai Golkar itu juga berharap berbagai pihak dapat menyelaraskan kebijakan dan menginformasikannya secara utuh kepada masyarakat. Pasalnya, lanjut Hetifah, beberapa waktu lalu sempat terjadinya ketidakpastian harga tiket ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur yang mempengaruhi minat para wisatawawan asing bahkan banyak yang jadi membatalkan perjalanannya. 

Hal itu dianggap merugikan pelaku usaha lokal namun dirasa perlu oleh  pemerintah sebagai bentuk konservasi cagar budaya dan alam. "Hendaknya, dalam menangkap momentum paska PPKM ini, tidak ada kesimpang siuran kebijakan dan informasi lagi," tutupnya.