Anggaran 2023, Komisi V DPR Siap Perjuangkan Peningkatan Anggaran Kemendes PDTT

RADARBANGSA.COM – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Senin 30 Mei 2022.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim menyampaikan beberapa rencana program kerja Kementerian Desa PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Program tersebut yang dibalut tema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem di desa, peningkatan SDM, Kesehatan warga desa dan penanggulangan pengangguaran di desa.

“Terkait kemiskinan ekstrem, ada BLT Dana desa serta peningkatan sentra pangan di Kawasan transmigrasi. Sedangkan untuk upaya peningkatan kualitas SDM dan Kesehatan, melalui program konvergensi stunting dan Pendidikan vokasi di desa. Untuk penanggulangan pengangguran di desa, adalah dengan menciptakan lapangan kerja melalui padat karya tunai desa,” jelasnya.

Program lainnya, lanjut Gus Halim, Kemendes PDTT mendorong pemulihan dunia usaha desa, pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village).

“Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara,” ungkapnya.

Dilansir website kemendes, Komisi V DPR RI bersepakat akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2023 untuk membiayai program prioritas nasional di bidang perdesaan. Pasalnya, anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.