Komisi X DPR Tampung Aspirasi Pelaku Usaha Indonesia Soal Sinergi Pendidikan Vokasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pendidikan vokasi sampai dengan hari ini masih menyisakan berbagai masalah, diantaranya menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin), lapangan kerja rata-rata hanya menyerap sekitar 40 persen lulusan vokasi. Realitas yang sama juga didapat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pengangguran terdidik terbuka justru ada pada lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan para pelaku usaha di Indonesia, diantaranya yaitu Bukalapak.com, Kompas TV, PT Astra Internasional, PT Sinar Mas Land, PR Adaro Energi, CEO Siloan Hospital, CEO Hotel Sahid, dan CEO PT 8Villages Indonesia.

Baca Juga: Komisi X Minta BNSP Terbitkan Sertifikasi Profesi Bagi Lulusan Pendidikan Vokasi

Adapun rapat tersebut membahas tentang peta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dan regional, pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, tantangan industri/dunia kerja dalam skala global, peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan vokasi, dan jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diterima atau diserap oleh perusahaan.

“Ada anomali yang perlu kita jawab bersama. Selain itu, masalah lainnya adalah mengenai ketersediaan guru dan dosen produktif masih sangat minim sehingga banyak sekolah atau perguruan tinggi vokasi tidak dibimbing oleh ahlinya. Ini PR (pekerjaan rumah-red) besar kita. Kami juga ingin mendapat skema konkrit mengenai apa yang bisa dikontribusikan mengenai dunia pendidikan vokasi kita di masa yang akan datang,” ucap Syaiful Huda di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

Politisi PKB itu menyampaikan bahwa sarana fasilitas untuk pemagangan guru, dosen dan peserta didik di dunia usaha dan industri yang ada masih sangat minim. Program vokasi di tingkat Magister dan Doktor terapan juga masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan kurangnya jumlah mahasiswa yang ahli di bidang vokasi.

“Tidak berjalannya konsep link and match yang menyebabkan pendidikan vokasi semakin jauh dari kebutuhan industri. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kami undang pada tanggal 20 Januari 2020 menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi. Diantaranya adalah kondisi ketenagakerjaan masih terjadi mismatch yang sangat tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja,” paparnya.

Adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru, menurut Huda, akibat dari perkembangan teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri. “Dan adanya perbedaan penilaian antara standar kompetensi lulusan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Komisi X DPR Pertanyakan Restrukturisasi Kemenparekraf

Dalam kesempatan RDPU Komisi X tersebut, CEO Bukalapak.com Rachmat Kaimuddin menerangkan bahwa Bukalapak.com merupakan perusahaan teknologi yang bergerak dibidang teknologi. Platform bisnis Bukalapak.com adalah market place, yakni menyediakan tempat untuk berdagang (secara online).

“Kami bukan pedagangnya. Yang berdagang adalah merchant-merchant kami. Tugas kami itu ibaratnya membuat para pedagang ini bisa bertransaksi dengan mudah, dan mendekatkan pembeli kepada mereka. Sedangkan fokus Bukalapak.com sendiri terutama adalah UMKM dan segmen menengah," ucap Rachmat.

Terkait masalah peta tenaga kerja, Rachmat mengatakan, secara umum Bukalapak.com telah mempekerjakan sekitar 2 ribu orang karyawan. “Namun yang menarik, ada 8,3 juta orang yang mencari nafkah di platform-nya Bukalapak.com. Ada 5 juta yang kita sebut pelapak, yaitu orang-orang yang menjual barangnya secara digital dan ada 3,3 juta mitra yang merupakan warung dan agen yang mempunyai fisik dan menggunakan aplikasi kami untuk menjual barang-barang virtual ke pembeli mereka secara langsung,” tuturnya.