Sesuai Visi Presiden, Komisi IX DPR Apresiasi Program Mitra Kerja

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Mitra kerja Komisi IX DPR RI bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Nasional memaparkan program kerja selama lima tahun ke depan sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo. Paparan visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam program dan kegiatan Menteri Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

“Kami melihat apa yang disampaikan sudah sejalan dengan visi dan misi presiden. Misalnya yang disampaikan Menaker terkait pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang saat ini masih mencapai 5,0 persen akan ditargetkan turun hingga 4,0 persen tahun 2024,” ungkap Ninik, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Profil Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019 itu, juga dibahas terkait revitalisasi dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini juga diakui Ninik sejalan dengan visi dalam pembangunan SDM.

“Disampaikan terkait pembangunan BLK hingga tahun 2000, kita harap revitalisasi dan pembangunan BLK ini dapat meningkatkan skill SDM yang berkualitas dan berdaya saing, diikuti dari tingkat kreativitas dan inovasi,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menyadari peningkatan SDM bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan bergandengan tangan dengan seluruh mitra kerjanya dalam mewujudkan SDM yang unggul melalui pengawasan, legislasi dan anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan visi Presiden Jokowi adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. dengan misi; peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Sasaran makro pembangunan tahun 2020-2024 ialah menurunkan tingkat penganguran terbuka (TPT) hingga 4,0 persen pada tahun 2024, dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6,5 persen,” ungkap Ida.

Baca Juga: Duduk di Komisi IX, Nur Nadlifah Fokus Benahi Ketenagakerjaan Indonesia

Lebih lanjut Ida mengatakan, untuk mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif, pihaknya akan melakukan peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam pasar kerja, pengembangan skema dan pemantapan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel melalui beberapa program; diantaranya peningkatan kompentensi tenaga kerja dan produktivitas, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan,” papar Ida.