Menteri Pertanian Ungkap Presiden Ingin Harga Sembilan Bahan Pokok Stabil

RADARBANGSA.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto ingin harga sembilan bahan pokok stabil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan rakyat. Ia menyebut, Presiden mengarahkan agar semua harga pangan terutama sembilan bahan pokok harus dalam keadaan stabil terutama menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

"Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menginginkan sembilan bahan pokok kita stabilkan," kata Mentan saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Mentan mengaku bahwa Rakortas tersebut merupakan arahan dari Presiden agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan hingga Lebaran. Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan sembilan bahan pokok tersebut.

"Sembilan bahan pokok harus turun harganya. Itu arahan beliau (Presiden)," tegasnya.

Menurut Mentan, menjaga stabilitas harga pangan penting dilakukan oleh semua pihak, terutama komoditas beras yang saat ini dinilai mengalami peningkatan produksi. Pemerintah telah menetapkan sembilan bahan pokok di antaranya beras, jagung, gula konsumsi, telur ayam, daging/kerbau, minyak goreng, cabai rawit merah dan lainnya.

"Kita melihat produksi kita yang biasanya bergejolak adalah beras. Ini kita perhatikan, beras adalah tanggung jawab penuh. Kita serahkan Bulog sampai kita kolaborasi. Beras ini stoknya 2 juta ton. Jadi, tidak ada alasan harga beras naik," tukasnya.

Untuk diketahui, rakortas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.