Masuk 7 Besar Negara Dunia versi IMF, Hanif Dhakiri: RI Masih Hadapi Tantangan Besar

RADARBANGSA.COM - Internasional Monetery Fund (IMF) atau Dana Monoter Internasional kembali menempatkan Indonesia di posisi ke-7 negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli tahun 2024. Kendati demikian posisi ini dinilai belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat di akar rumput. 

“Tentu peringkat IMF kita apresiasi karena menjadi indikator potensi besar perekonomian Indonesia. Kendati demikian peringkat tersebut harus dilihat secara cermat karena belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, Rabu (29/1/2025). 

Berdasarkan data IMF China tetap duduk di posisi pertama dengan capaian PDB senilai US$ 39,44 triliun. Di posisi kedua adalah Amerika Serikat (AS) dengan capaian PDB senilai US$ 30,34 triliun, disusul, India (US$ 17,36 triliun), Rusia (US$ 7,13 triliun), Jepang ( US$ 6,77 triliun), dan Indonesia (US$ 4,98 triliun). Di posisi kedelapan Brasil dengan PDB US$ 4,89 triliun, Prancis (US$ 4,49 triliun), dan United Kingdom (UK) dengan PDB sebesar US$ 4,42 triliun di posisi kesepuluh.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Kondisi ini berpengaruh pada besaran PDB dan paritas daya beli. “Jika melihat peringkat IMF, posisi Indonesia ini tidak berubah sejak 2022. Jadi bisa jadi ekonomi kita memang masih stagnan,” katanya. 

Dia menilai peringkat IMF itu bentuk pengakuan atas potensi besar ekonomi Indonesia. Namun demikian, pemerintah harus melihatnya secara kritis dan cermat.  "PDB PPP mencerminkan daya beli domestik, namun tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan, distribusi kekayaan, atau keberlanjutan ekonomi. Kita masih menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi, daya saing industri yang rendah, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah", ujarnya.

PDB, lanjut Hanif, juga tidak cukup merepresentasikan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan Indonesia bersaing di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan strategis diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan RI (2014-2019) ini menambahkan bahwa narasi peringkat ini tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap tantangan struktural domestik. Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya besar secara angka tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global.

"Pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan lingkungan adalah indikator keberhasilan sesungguhnya. Kita harus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi ekonomi besar di atas kertas, tetapi juga maju secara substansi dan riil", pungkasnya.