Menteri Keuangan Ungkap APBN Defisit 1,81 Persen pada November 2024

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per November 2024.

"Sampai akhir November, defisit APBN mencapai Rp401,8 triliun. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah Rp522,8 triliun. Jadi, defisit Rp401,8 triliun masih di bawah target UU APBN. Maka, disebutkan ini 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam UU APBN 2024," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Menurut Menkeu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy.

"Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus. Pajak dan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif (pendapatan) ini adalah turn around yang kita harap terus berlanjut," ungkapnya.

Secara rinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp2.098,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp795,8 triliun.

Realisasi BPP setara 85,1 persen dari target APBN Rp2.467,5 triliun, tumbuh 18,3 persen.

BPP terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp1.049,7 triliun atau 96,2 persen dari target Rp1.090,8 triliun (tumbuh 17,9 persen) dan belanja non-K/L terealisasi Rp1.048,9 triliun atau 76,2 persen dari target Rp1.376,7 triliun (tumbuh 18,6 persen).

Adapun realisasi TKD setara 92,8 persen dari target APBN Rp857,6 triliun, tumbuh sebesar 8,1 persen.

Meskipun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus, yaitu sebesar Rp47,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.