Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Bisa Wujudkan Perbaikan Ekonomi

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi. Bahkan, menurutnya, di masa tersulit sekalipun seperti pandemi COVID-19.

"Indonesia telah mengelola pandemi COVID-19 dengan sangat baik yang merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," ujar Sri Mulyani dalam acara "Kunjungan Kerja dan Dialog bersama Pelaku Usaha" di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.

Tahun ini, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi serta perubahan rantai pasok global yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi.

Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). 

Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri. Upaya ini, kata dia, terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif.

"Untuk aktivitas ekonomi tidak langsung, di tahun 2021 pun terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional," tambahnya.