Perang Rusia – Ukraina Berdampak pada Kenaikan Harga Listrik

RADARBANGSA.COM - Perang terbuka Rusia vs Ukraina bisa berdampak pada kenaikan listrik di Tanah Air.

Asumsinya, perang bisa menaikkan Indonesian Crude Price (ICP), karena pembangkit listrik masih menggunakan BBM. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar.

“Sejatinya kenaikan minyak dunia juga akan mengerek harga minyak mentah ICP. Saat ini minyak mentah dunia telah melewati batas 100 dolar AS Per barrel. Padahal dalam APBN harga ICP hanya dipatok 63 USD per barel. Artinya, ada selisih 37 dolar AS per barrel,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang akrab disapa Hergun dalam keterangan persnya Selasa 7 Maret 2022.

Heri melanjutkan, kenaikan ICP akan berdampak pada sisi pendapatan dan belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, kenaikan ICP akan meningkatkan pendapatan negara yang berbasis komoditas migas, yaitu pajak penghasilan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak SDA migas.

Sementara dari sisi belanja negara, kenaikan ICP akan meningkatkan subsidi energi, dana bagi hasil (DBH), anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan APBN 2022 dijelaskan bahwa kenaikan 1 dolar AS per barel bisa menambah pemasukan negara neto sebesar Rp400 miliar. Dengan adanya selisih harga 37 dolar AS per barel, maka akan menambah pemasukan negara sebesar Rp14,8 triliun.

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, kenaikan minyak dunia dunia sejatinya bisa dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menaikkan lifting minyak bumi sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan lebih banyak.

“Sayangnya, pada realisasi lifting minyak bumi sepanjang 2021 hanya tercapai 660 barel oil per day (BPOD), angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 705 BOPD. Tidak optimalnya lifitng minyak pada 2021 menimbulkan pesimisme akan terpenuhinya target lifting minyak bumi pada 2022 yang ditetapkan sebesar 603 BPOD,” tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.