Batasi Impor, Jokowi Minta LKPP Prioritaskan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang. Terlebih impor itu dilakukan, lanjut Presiden, dengan menggunakan uang pemerintah.

Padahal, kondisi yang terjadi saat ini adalah neraca perdagangan masih defisit, Current Acount Defisit (CAD) masih defisit. Sehingga, tegas Jokowi, kebiasaan impor harus diubah.

“Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu, 6 November 2019 pagi.

Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Tolak Pengiriman Limbah Berbahaya dan Beracun

Ia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh. Kemudian, lanjutnya, mana yang assembling harus dirakit di sini dan mana yang impor.

“Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, enggak usah,” tegas Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokalnya yang sangat tinggi. “Sudah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senangnya kita udah. Udah setoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,” ujarnya.

Jokowi pun menekankan agar produk dalam negeri diprioritaskan. karena, lanjutnya, harga murah bukan menjadi patokan yang utama kalau harus impor dari luar.

Untuk itu, Jokowi meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog. Usaha kecil, usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurutnya, segera masukan ke E-Katalog.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Siap Kerja Keras Hadapi Piala Dunia U-20

Ia juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri sehingga betul-betul produk dalam negeri jadi tuan rumah di negara sendiri.

“Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok, ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,” tutur Presiden Presiden. 

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.